Unesa.ac.id. SURABAYA—Universitas Negeri Surabaya (Unesa) melalui Direktorat Hukum, Ketatalaksanaan, dan Reformasi Birokrasi (DHKRB) gencar mewujudkan zona integritas di semua fakultas sebagai bagian dari komitmen mewujudkan tata kelola lembaga yang bebas dari korupsi, bersih dan melayani.

Hal itu tidak hanya dilakukan pada fakultas yang sudah lama berdiri, tetapi juga pada fakultas baru seperti Fakultas Ketahanan Pangan (FKP). Untuk itulah, dilaksanakan Workshop Pengelolaan Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI) dan Penandatanganan Pakta Integritas, Kamis, 8 Mei 2025.

Workshop yang berlangsung secara hybrid di Auditorium Utama (Auditum) Rektorat Unesa Kampus 2 Lidah Wetan ini fokus membahas kiat sukses pengelolaan LKE ZI bersama narasumber dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Syahrudin, dan Zulfahmi.

Mewakili Nurhasan atau Cak Hasan, Rektor Unesa, Direktur Hukum, Ketatalaksanaan, dan Reformasi Birokrasi Unesa, Sulaksono mengatakan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk mematangkan persiapan FKP menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Komitmen kita tidak hanya melakukan pencanangan, tetapi bagaimana mengimplementasikan tata kelola lembaga yang berintegritas di semua unit. Integritas yaitu yang kredibel, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum,” ucapnya.

Ia berharap dengan materi yang disampaikan narasumber, tim FKP memahami cara yang tepat, dan clue pengisian LKE ZI sesuai dengan standar yang ditentukan, baik oleh Kemendiksaintek maupun Kementerian PANRB, sehingga diharapkan dapat mewujudkan zona integritas menuju WBK-WBBM.

Kegiatan ini juga diharapkan menjadi motivasi dalam melahirkan inovasi untuk menciptakan sistem pelayanan yang menyentuh, yang dibutuhkan, dan berdampak secara kredibel dan akuntabel. Tentu ini menuntut civitas harus mengedepankan sikap layanan yang peduli dan sepenuh hati.

“Tim Reformasi Birokrasi dan ZI dibentuk pimpinan dan dekan sebagai wujud keseriusan Unesa untuk mewujudkan layanan yang bersih, good governmentdan good governance tidak hanya slogan, tetapi sebagai komitmen dan upaya secara konkret untuk dapat diwujudkan,” tandasnya.

Pada sesi materi, Zulfahmi membagikan cara atau strategi pembangunan ZI yang bisa dilakukan melalui lima aspek, dimulai dari komitmen pimpinan, menciptakan tata kelola lembaga dan layanan yang mudah, cepat, dan transparan, program yang menyentuh dan berdampak kepada civitas dan masyarakat.

“Selain itu, juga perlu adanya monitoring dan evaluasi, serta manajemen media. Itu yang harus dilakukan. Komitmen pimpinan ini harus diterjemahkan dalam bentuk program yang berdampak di semua fakultas bahkan prodi,” ucapnya.

Sementara itu, Syahrudin menekankan pentingnya manajemen perubahan dalam mewujudkan ZI. “Tugas menjadi agen perubahan melihat apa yang dibutuhkan, apa yang direncanakan solusinya, bagaimana implementasinya. Itu yang harus menjadi sebuah titik poin yang perlu dilakukan,” ujarnya.[]

***

Reporter: Dava Yessy Marshela (FBS)

Editor: @zam*

Foto: Tim Humas Unesa

Share It On: